DELI SERDANG – Komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) untuk menyediakan akses pendidikan menengah gratis kembali dipertanyakan. Dugaan praktik penggalangan dana berkedok Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) disinyalir masih beroperasi di SMA Negeri 1 Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Klaim pihak sekolah bahwa pungutan tersebut bersifat "sukarela" bertolak belakang dengan temuan fisik berupa kartu tagihan bulanan berpatokan nominal yang wajib disetorkan siswa.
Bukti Administratif vs. Narasi Sukarela Investigasi redaksi menemukan dokumen berstempel resmi bertajuk "Tanda Terima Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) SMAN 1 Pancurbatu Tahun Pelajaran 2025/2026". Ironisnya, kartu bersampul merah dengan logo Pemprov Sumut tersebut secara definitif mematok nominal Rp100.000 per bulan.
Secara administratif, dokumen ini dirancang dengan format tabel cicilan bulanan (dari Juli hingga Juni) yang dilengkapi kolom paraf penerima. Mekanisme penagihan periodik ini secara otomatis mendiskualifikasi argumen sumbangan insidental, dan justru menegaskan adanya skema pembayaran wajib bulanan yang mengikat.
Potensi Perputaran Dana Miliaran Rupiah Eskalasi dana dari praktik ini sangat fantastis. Dengan populasi 1.061 peserta didik, pungutan rutin ini berpotensi menyedot dana segar dari masyarakat hingga Rp106,1 juta per bulan. Jika diakumulasikan dalam satu tahun ajaran, perputaran uang dari kantong wali murid ini menembus angka lebih dari Rp1,27 miliar.
Fakta ini memicu tanda tanya besar terkait efektivitas dan transparansi kucuran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat serta Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dari provinsi. Publik berhak mempertanyakan: mengapa institusi pendidikan negeri, yang disokong penuh oleh anggaran negara, masih harus membebankan pungutan miliaran rupiah kepada wali murid?
Hak Jawab Kepala Sekolah: Berlindung di Balik Komite Merespons temuan tersebut, Kepala SMAN 1 Pancur Batu, Juniarti Elfrida Situmeang, S.Pd., menepis tudingan adanya pungutan liar. Melalui hak jawab tertulisnya pada Sabtu (4/4), ia mengklaim penggalangan dana tersebut merupakan inisiatif dan domain Komite Sekolah.
"Sekolah kami tidak melakukan pungutan wajib di luar ketentuan yang berlaku. Setiap bentuk dukungan dari orang tua siswa dikelola melalui komite sekolah dan bersifat sukarela, tidak mengikat, serta tidak memaksa," tegas Juniarti.
Lebih lanjut, ia berlindung di balik payung hukum, mulai dari UU Sisdiknas hingga Permendikbud No. 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan, seraya menjamin transparansi pengelolaan dana tersebut.
Anomali Logika: Sukarela yang Memaksa Namun, narasi legitimasi Komite Sekolah ini gugur secara fundamental ketika dihadapkan pada realitas di lapangan. Esensi dasar dari sebuah "sumbangan sukarela" meniscayakan ketiadaan patokan besaran nominal dan ketiadaan tenggat waktu pembayaran.
Keberadaan kartu SPP dengan besaran tarif tunggal (Rp100.000) yang ditagihkan secara berurutan setiap bulan justru membuktikan sifat imperatif (memaksa) dari pungutan tersebut. Penggunaan nomenklatur "SPP" pada instrumen berlogo institusi negara dinilai sebagai upaya mengaburkan batas antara partisipasi masyarakat dan pungutan terselubung.
Desakan Audit Investigatif Polemik di SMAN 1 Pancur Batu ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan preseden buruk bagi integritas tata kelola pendidikan di tingkat daerah. Kini, langkah konkret dan ketegasan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumut, Inspektorat, dan Tim Satgas Saber Pungli sangat dinanti.
Diperlukan audit investigatif secara menyeluruh dan independen terhadap Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SMAN 1 Pancur Batu. Penelusuran aliran dana ini krusial untuk menutup celah komersialisasi pendidikan negeri yang terus menyandera masyarakat di balik tameng "Sumbangan Sukarela".
